Dinilai Semena-mena, Joni Hermanto Kembali Praperadilan Kapolda Sumbar

  • Whatsapp
Foto : Dok. Mapolda Sumbar

TANAH DATAR – Belum genap satu bulan, tepatnya Selasa 5 Juli 2022 lalu dan masih hangat menjadi buah bibir dikalangan masyarakat terkait kemenangannya dalam sidang praperadilan melawan Polres Tanah Datar Polda Sumbar atas terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang dikeluarkan Kapolsek Lima Kaum.

Kali ini Joni Hermanto kembali mengajukan gugatan praperadilan melawan Kapolda Sumatera Barat terkait tindakan penyidik Polsek Lima Kaum Polres Tanah Datar yang tidak melakukan penahanan terhadap tersangka penganiayaan kepada dirinya. Surat gugatan praperadilan telah didaftarkan Joni hari ini Senin (25/07) ke Pengadilan Negeri Batusangkar dan langsung diregistrasi oleh Kepanitraan Pidana Muda dengan nomor perkara 2/Pid.Pra/2022/PN Bsk.

“Sangat disayangkan, putusan praperadilan kemarin ini tidak membuat mereka berbenah memperbaiki kinerja mereka, harusnya mereka belajar dari pengalaman pahit itu,” tutur Joni saat berbincang di Kantor PWI Tanah Datar, Senin (25/07).

Joni menuding tindakan yang dilakukan polisi merupakan tindakan diskrimitif dan semena-mena serta dapat melukai rasa keadilan bukan hanya kepada dirinya, tapi kepada masyarakat luas yang pernah mengalami perkara serupa namun tidak mendapatkan keistimewaan untuk tidak di tahan walaupun sudah bersikap sekooperatif mungkin.

“Tindakan penyidik yang tidak melakukan penahanan terhadap tersangka dimana perkaranya dapat dilakukan penahanan berarti tidak menjalankan kewajiban sesuai dengan kewenangan yang mereka (penyidik) miliki, tentunya itu merupakan suatu bentuk tindakan penyalahgunaan wewenang atau Abuse of Power,” tuturnya.

Joni menduga penyidik tidak berani menahan tersangka karena pengaruh tersangka yang begitu besar.

“Segitu besarnyakah pengaruh tersangka sehingga penyidik memberi perlakukan istimewa terhadapnya?, dimanakah penyidik memposisikan rasa keadilan bagi saya atau masyarakat secara umum selaku korban?. Jangan dengan berlindung di balik kewenangan penyidik bisa berlaku semena-mena,” imbuh Joni.

Untuk itu, selain telah melayangkan gugatan praperadilan, Joni juga akan melaporkan semua penyidik yang ia nilai semena-mena itu ke Kabag Wassidik Dirkrimum Polda Sumbar dan Kepala Biro Wasidik Mabes Polri.

“Saya tidak mengkaji memang kalah, toh saya tidak punya beban apapun. Justru beban berat ada dipundak penyidik, mau menang atau kalah yang pasti mereka sudah disibukan dengan mengakomodasi dan memfasilitasi tim hukumnya dari Bidkum Polda, dan, apalagi kalau kalah, siap-siap jajaran mereka akan di supervisi dari Bawassidik Ditrimum dan Itwasda Polda Sumbar atau mungkin Mabes Polri,” tutupnya.(**)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *