Marawapost.com, Lima Puluh Kota, –Wakil Bupati Lima Puluh Kota Ahlul Badrito Resha membuka secara resmi Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Kebakaran Hutan Dan Lahan (KARHUTLA) di Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Sarilamak, Jumat (4/6/2026). Rakor Kesiapsiagaan Karhutla ini dihadiri Jajaran Forkopimda, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Perangkat Daerah, Camat dan Walinagari se-Kabupaten Lima Puluh Kota, BKSDA Kabupaten Lima Puluh Kota, PMI Kabupaten Lima Puluh Kota dan media massa.
Dalam sambutannya Ahlul Badrito Resha mengatakan, bahwa Kabupaten Lima Puluh Kota termasuk daerah rawan kebakaran hutan dan lahan dengan tingkat resiko tinggi, oleh karena itu rakor ini dilakukan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang berpotensi meningkatnya titik panas di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota. “Sangat penting upaya bersama untuk meningkatkan kesiapsiagaan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan yang dapat terjadi sewaktu-waktu, terutama pada kondisi cuaca ekstrem saat ini”, ucap Wabup Ahlul Badrito Resha.
Lebih jauh Wabup memaparkan bahwa kebakaran hutan dan lahan bukan hanya berdampak pada kerusakan lingkungan dan ekosistem saja, tetapi juga menimbulkan gangguan kesehatan masyarakat akibat kabut asap, menghambat aktivitas ekonomi, pendidikan, serta berpotensi menimbulkan kerugian yang besar bagi daerah. “Oleh karena itu, penanganan kebakaran hutan dan lahan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan sinergi dan kolaborasi seluruh pihak,” pinta Ahlul Badrito Resha.
Wabup disini juga menekankan bahwa Kabupaten Lima Puluh Kota yang memiliki wilayah yang luas dengan kawasan hutan dan perkebunan berpotensi mengalami kebakaran pada saat kondisi tertentu, untuk itu Pemerintah Daerah bersama-sama seluruh unsur harus terus meningkatkan kewaspadaan melalui langkah-langkah pencegahan, peringatan dini, kesiapsiagaan sumber daya, serta respon cepat apabila terjadi kejadian kebakaran. “Melalui rakor ini, saya berharap seluruh peserta dapat menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta menyusun langkah-langkah starategis dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Lima Puluh Kota.
Ia juga juga mengajak seluruh camat, wali nagari, tokoh masyarakat, kelompok tani, serta seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga lingkungan dan tidak melakukan pembakaran dalam membuka lahan karena kesadaran dan partisipasi masyarakat merupakan kunci utama dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
Senada dengan Wabup Ahlul Badrito Resha, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Alfian meminta seluruh pihak terkait dengan tindakan mitigasi ini untuk bergerak cepat melalui tindakan-tindakan nyata ke tengah-tengah masyarakat, baik itu berupa tindakan pencegahan maupun tindakan penanganan. “Fokus utama yang harus kita lakukan adalah tindakan apa yang harus dilakukan dalam pencegahan yang dapat berupa patroli terpadu, sosialiasi kepada masyarakat serta himbauan-himbauan pencegahan dan edukasi melalui media massa dan platform digital, disamping langkah-langkah yang tepat dan cepat dalam penanganan,” papar Alfian.
Melalui momentum kesiapsiagaan ini, seluruh jajaran pemerintahan dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga nagari diminta menyebarluaskan lima poin ajakan preventif kepada seluruh warga:
1. Tidak membuka lahan dengan cara membakar.
2. Tidak membuang puntung rokok sembarangan, terutama di area vegetasi kering.
3. Tidak meninggalkan api unggun atau pembakaran sampah tanpa pengawasan ketat.
4. Segera melaporkan kepada petugas jika menemukan adanya titik api atau indikasi asap.
5. Menjaga kelestarian lingkungan dan sumber air di sekitar wilayah masing-masing.
Dalam rakor ini Kalaksa BPBD Zaimar Hakim juga memaparkan informasi terkait Pemetaan Potensi Bencana, wilayah rawan titik api berdasarkan prakiraan cuaca dari BMKG, kesiapsiagaan sarpras, ketersediaan dan kelayakan peralatan pemadaman serta kesiapan personel satgas gabungan (TNI, Polri, BPBD, Damkar, Satpol-PP dan Masyarakat). (Cg)
