Marawapost.Com. Limapuluh Kota, –Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota berkomitmen penuh untuk mengawal, mendukung dan mensukseskan Program Blended Finance Model (BFM), bersinergi dengan Dinas Kehutanan, Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), serta dengan lembaga pendamping KKI Warsih, WRI, QBAR untuk memastikan program ini transparan, akuntabel dan berdampak nyata. Hal ini disampaikan Bupati Lima Puluh Kota Safni Sikumbang pada acara Kick Off Proyek Blended Finance Model (BFM) Untuk Kemandirian Perhutanan Sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota, berlangsung di Jorong Ulu Aie Nagari Harau, Kecamatan Harau Selasa (7/7/2026).
Hadir Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan RI, Catur Endah Prasetiani, Direktur Utama Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Damayanti Ratunanda, Wakil Bupati Lima Puluh Kota Ahlul Badrito Resha, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar Ferdinal Asmin, Asisten Setdakab Lima Puluh Kota, Kepala Perangkat Daerah, Direktur KKI Warsi, Direktur World Resource Instute (WRI) Indonesia dan Direktur Qbar selaku Lembaga Perantara Proyek BFM, Camat, Wali Nagari dan pelaku usaha.
Blended Finance Model (BFM) sendiri merupakan strategi pendanaan yang menggabungkan dana publik (seperti pemerintah atau lembaga donor) dan dana swasta (investor komersial) untuk membiayai proyek berdampak sosial atau lingkungan yang positif. Di Kabupaten Lima Puluh Kota proyek berfokus pada pendampingan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), yang diinisiasi melalui kolaborasi strategis dengan berbagai mitra pembangunan. Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki area Perhutanan Sosial yang sangat luas, mencapai lebih kurang 46.200 Hektar mencakup 41 Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) dan menaungi 114 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).
“Melalui Perhutanan Sosial diharapkan masyarakat dapat memiliki akses kelola hutan dan lahan yang yang setara dan seluas luasnya dan dengan bentuk pemanfaatan hasil hutan yang sesuai prinsip kelestarian yang ramah lingkungan”, lanjut Safni.
Ditambahkan Safni tertuju kepada KUPS Tarusan Dalam Mandiri dan seluruh KUPS di Kabupaten Lima Puluh Kota, rumah produksi, peluang pendanaan ini adalah amanah besar, kelola dengan jujur tingkatkan kedisiplinan dan jaga mutu produk yang dihasilkan serta buktikan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota mampu menjaga hutan tetap lestari sekaligus mengerakkan ekonomi daerah secara mandiri.
Sementara itu Catur Endah Prasetiani mengatakan Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang memberikan akses legal kepada masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat untuk mengelola kawasan hutan negara, hutan hak, maupun hutan adat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
“Melalui program ini, masyarakat diberikan kepastian hukum untuk menggarap lahan tanpa perlu khawatir dianggap sebagai perambah liar. Mereka dapat memanfaatkan area hutan dengan cara menanam tanaman produktif, membudidayakan madu, membuat kopi, hingga mengelola ekowisata, selama tidak merusak ekosistem,” kata Catur Endah.
Sebelumnya Direktur KKI Warsi Adi Junaidi melaporkan bahwa Kick Off Proyek Blended Finance Model (BFM) ini nantinya akan menjembatani kesenjangan pembiayaan untuk 43 KUPS yang terhimpun dalam empat koperasi untuk meningkatkan beberapa produk sudah dihasilkan seperti kopi, gula aren, madu.
“Nantinya usaha-usaha yang dilakukan 43 KUPS dapat ditingkatkan menjadi lebih baik lagi, dan proyek ini hanya ada di tujuh provinsi di Indonesia dan di Proovinsi Sumatera Barat, Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan satu-satunya,” tambah Adi Junaidi.
Gubernur Sumatera Barat yang diwakili Kepala Dinas Kehutanan Ferdinal Asmin dalam sambutannya mengatakan, Kick Off Proyek Blended Finance Model (BFM) ini sekaligus juga untuk meresmikan Rumah Produksi Kopi KUPS Tarusan Agam Mandiri dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan sekaligus menekan laju deforestasi. Sejumlah usaha dan komoditi lain diantaranya madu, kopi, serai Wangi, aren, pupuk organik, agroforestri dan ekowisata.
“Tentunya untuk memastikan kelompok usaha tersebut mampu berkembang menjadi unit produktif dan berdaya saing, salah satunya melalui proyek BFM yang hadir sebagai solusi pendanaan terpadu melalui skema pembiayaan campuran atau blended finance”, pungkas Ferdinal Asmin.(Cg)
