Marawapost.com, Agam – Upaya memperkuat perlindungan perempuan dan anak terus digencarkan melalui kolaborasi berbagai pihak.
Hal itu mengemuka dalam kegiatan dialog interaktif bersama tokoh masyarakat dalam upaya penguatan ketahanan keluarga yang digelar di Aula Bappeda Kabupaten Agam, Rabu (22/04/26).
Kegiatan ini diikuti sebanyak 72 peserta yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat, Bundo Kanduang, PKK, serta aktivis perlindungan anak. Selain itu, agenda ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Dalduk KB, PP dan PA Kabupaten Agam, Surya Wendri.
Ketua panitia pelaksana, Desra Elena, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini dilatarbelakangi oleh semakin kompleksnya tantangan perlindungan perempuan dan anak, yang kini tidak hanya terjadi di ruang domestik, tetapi juga merambah ruang digital.
“Fenomena seperti kekerasan berbasis gender online, pola pengasuhan yang belum adaptif terhadap perkembangan zaman, serta lemahnya ketahanan keluarga menjadi perhatian bersama yang harus direspon secara kolaboratif,” ujarnya.
Ia menambahkan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tokoh masyarakat terhadap pentingnya ketahanan keluarga, mendorong peran aktif masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kasus, serta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan lembaga layanan.
Sementara itu, Kepala Dinas P3AP2KB Provinsi Sumatera Barat, dr. Herlin Sridiani, M.Kes, dalam sambutannya menegaskan perlindungan perempuan dan anak tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
“Sudahkah lingkungan kita menjadi ruang yang aman bagi perempuan dan anak?. Pertanyaan ini penting sebagai refleksi bersama bahwa upaya pencegahan kekerasan harus dimulai dari lingkungan terdekat, yaitu keluarga,” ungkapnya.
Menurutnya, keluarga memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam mencegah kekerasan.
Namun di era digital saat ini sambungnya, tantangan yang dihadapi semakin kompleks, mulai dari kekerasan fisik dan psikis hingga kekerasan berbasis gender di ruang digital dan paparan konten negatif bagi anak.
Ia juga menekankan pentingnya pendekatan yang adaptif dan kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal Minangkabau, di mana peran Bundo Kanduang, ninik mamak, dan tokoh masyarakat sangat vital dalam membangun ketahanan keluarga.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, lanjutnya, terus mendorong berbagai program perlindungan perempuan dan anak, salah satunya melalui gerakan “Pantau Sumbar 2045” sebagai bagian dari visi menciptakan generasi yang terlindungi dan berdaya saing.
Melalui kegiatan ini, diharapkan lahir komitmen bersama serta langkah nyata di tingkat nagari hingga kabupaten/kota dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak, sekaligus meningkatkan peran keluarga dalam pengasuhan yang positif.
Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Kepala Dinas P3AP2KB Provinsi Sumatera Barat secara resmi membuka kegiatan tersebut, seraya berharap sinergi yang terbangun dapat terus berlanjut demi terciptanya lingkungan yang aman dan ramah bagi perempuan dan anak. (*)
