Marawapost.com, Agam – Wakil Bupati Agam, Muhammad Iqbal SE, MCom, hadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Agam dalam rangka mendengarkan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, di Aula Kantor DPRD Agam, Selasa (24/09/25).
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Agam, Ilham, didampingi wakil ketua, serta dihadiri Forkopimda, anggota DPRD, Sekretaris Daerah Kabupaten Agam, dan kepala OPD.
Sebanyak tujuh fraksi DPRD Kabupaten Agam menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Keuangan dan Ranperda APBD 2026.
Secara garis besar, seluruh fraksi menerima dan menyetujui Ranperda untuk dibahas lebih lanjut, namun tetap memberikan sejumlah catatan penting sebagai masukan konstruktif bagi pemerintah daerah.
Catatan tersebut mencakup penguatan pendapatan asli daerah (PAD), efisiensi belanja, peningkatan kualitas SDM, hingga transparansi dalam pengelolaan anggaran.
Penyampaian pandangan umum fraksi diawali dari Fraksi PKS melalui juru bicaranya, Asrizal.
Fraksi PKS mendukung kebijakan bupati yang memberikan target berjangka kepada kepala OPD, serta mendorong adanya evaluasi rutin agar kinerja perangkat daerah semakin maksimal dalam mewujudkan program unggulan.
Selanjutnya, Fraksi NasDem melalui juru bicara Zelman menyoroti pentingnya peningkatan kesejahteraan perangkat nagari. Pihaknya mengusulkan agar pemerintah daerah memperhatikan BPJS Ketenagakerjaan, tunjangan hari raya, hingga gaji ke-13 perangkat nagari, serta menyamakan besaran tunjangannya dengan ASN.
Dari Fraksi PAN, juru bicara Drs. Feri Adrianto menekankan masalah defisit murni APBD 2026 yang mencapai Rp98 miliar lebih.
Pihaknya meminta penjelasan pemerintah daerah mengenai langkah strategis yang akan ditempuh untuk menekan defisit tersebut agar tetap berada pada angka rasional.
Sementara itu, Fraksi Demokrat melalui Syafril,SE meminta perhatian lebih terhadap akses jaringan internet di nagari-nagari yang masih terbatas. Menurutnya, ketersediaan jaringan internet sudah menjadi kebutuhan vital untuk menunjang pendidikan, kesehatan, komunikasi, hingga aktivitas ekonomi masyarakat.
Ia berharap Dinas Kominfo menjalin kerjasama dengan penyedia layanan telekomunikasi untuk mengatasi persoalan ini.
Fraksi Gerindra, lewat Masriko Andri, menyoroti rendahnya kemandirian fiskal Kabupaten Agam. Dari total pendapatan daerah 2026 sebesar Rp1,5 triliun lebih, kontribusi PAD hanya 14,05 persen.
Fraksi Gerindra menilai masih banyak potensi PAD yang belum tergarap optimal akibat lemahnya sistem pemungutan pajak dan rendahnya kesadaran wajib pajak.
Pihaknya mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah.
Adapun Fraksi PPP melalui Fiki Ananda SAk, menekankan pentingnya program-program yang berdampak langsung pada penguatan ekonomi masyarakat.
Fraksi PPP meminta agar APBD 2026 lebih fokus membantu masyarakat menghadapi tekanan inflasi, terutama akibat kenaikan harga sembako yang berdampak luas pada kebutuhan hidup.
Terakhir, Fraksi Golkar (Golkar, Hanura, PBB, dan PKB) melalui juru bicara Epi Suardi menyoroti ketimpangan pembangunan antar kecamatan.
Ia menilai masih ada masyarakat yang belum merasakan manfaat pembangunan, baik dari sisi akses jalan maupun penerangan listrik.
Fraksi ini mendorong pemerintah agar pembangunan di Kabupaten Agam lebih merata dan berlandaskan prinsip keadilan.
Pandangan umum fraksi DPRD ini menjadi bahan masukan penting bagi pemerintah daerah dalam menyempurnakan kebijakan anggaran.
Seluruh catatan, kritik, dan saran yang disampaikan diharapkan dapat memperkuat rancangan APBD 2026 sebelum nantinya ditetapkan menjadi peraturan daerah. (*)
