Marawapost.com, Lubuk Basung — Setelah lebih dari tiga dekade ditetapkan sebagai ibu kota Kabupaten Agam, kondisi pembangunan dan penataan kawasan Lubuk Basung dinilai masih jauh dari harapan masyarakat.
Berbagai persoalan infrastruktur dan tata ruang masih menjadi keluhan yang kerap dirasakan warga, mulai dari penerangan jalan yang minim, kondisi jalan berlubang, trotoar yang belum berkesinambungan, hingga terbatasnya ruang publik serta kurangnya perawatan fasilitas umum.
Kondisi tersebut memunculkan pandangan bahwa perkembangan fisik Lubuk Basung berjalan lambat jika dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia yang memiliki status administratif serupa.
Padahal, sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Agam, Lubuk Basung diharapkan mampu menghadirkan sarana dan prasarana yang memadai guna menunjang aktivitas pemerintahan, ekonomi, sosial, hingga budaya masyarakat.
Hal ini dikatakan Ketua Umum Rukun Keluarga Kecamatan Lubuk Basung (RKKL) Jabodetabek, Yoswandi Lelo melalui WhatsAppnya kepada media online marawapost.com. Ia menilai bahwa status ibu kota tidak cukup hanya sebatas penetapan administrasi semata, tetapi harus diwujudkan melalui pembangunan yang nyata dan terukur.
“Menjadi kota bukan hanya soal status administratif. Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat dapat merasakan kenyamanan, keamanan, serta memiliki harapan terhadap masa depan daerahnya,” ujar Yoswandi.
Menurutnya, masih terdapat ketimpangan antara status Lubuk Basung sebagai ibu kota kabupaten dengan kondisi riil yang dirasakan masyarakat sehari-hari. Persoalan infrastruktur dasar hingga penataan kawasan dinilai perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Ia menegaskan bahwa tulisan dan pandangan yang disampaikan bukan bentuk kritik tanpa solusi, melainkan ajakan bersama untuk mendorong percepatan pembangunan Lubuk Basung agar lebih maju dan tertata.
“Status ibu kota harus diikuti dengan komitmen nyata dalam pembangunan infrastruktur, penataan kota, penyediaan fasilitas publik yang layak, termasuk penguatan sektor ekonomi, sosial, budaya, dan penegakan hukum. Tanpa itu, masyarakat akan terus merasakan adanya jarak antara gelar dan kenyataan,” katanya.
Sebagai perantau asal Lubuk Basung, Yoswandi juga mengajak seluruh elemen masyarakat, baik yang berada di ranah maupun di perantauan, untuk ikut memiliki tanggung jawab moral dalam mendorong pembangunan daerah.
“Kami para perantau berharap Pemerintah Kabupaten Agam menjadikan percepatan pembangunan Lubuk Basung sebagai prioritas. Ketika masyarakat menyebut ibu kota Agam, yang terbayang bukan hanya nama, tetapi sebuah kota yang terang, tertata, ramah, sejuk, dan membanggakan,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa Lubuk Basung memiliki hak yang sama untuk tumbuh sejajar dengan daerah lain di Indonesia. Menurutnya, hal tersebut hanya dapat terwujud apabila ada sinergi antara pemerintah, masyarakat, tokoh daerah, dan para perantau.
“Ini bukan hanya tugas masyarakat di kampung halaman, tetapi juga menjadi beban moral bagi para perantau Kecamatan Lubuk Basung untuk bersama-sama mendorong pemerintah menghadirkan perubahan nyata bagi daerah,” tutup Yoswandi. (*)
