Marawapost.com, Bukittinggi – Pemerintah Kota Bukittinggi Sumaterabarat tidak memperpanjang kontrak Stasiun Lambuang atau pusat kuliner di Bukittinggi. Hal itu karena Pemko Bukittinggi menerapkan efisiensi dan efek Stasiun Lambuang itu bagi perekonomian masyarakat tidak berpengaruh besar.
“Benar, tidak kami perpanjang kontraknya. Alasan efisiensi dan keberadaannya belum mampu meningkatkan perekonomian masyarakat,” kata Pj Sekdako Bukittinggi, Al Amin, yang dihubungi media, Selasa (27/05/25).
Stasiun Lambuang tersebut digadang-gadang menjadi pusat kuliner di Sumbar yang diresmikan Menteri BUMN, Erick Thohir, dan anggota DPR RI, Andre Rosiade, pada Maret 2024 lalu.
Namun, dengan tidak diperpanjang kontrak, Stasiun Lambuang itu ditutup dan lahannya dikembalikan ke PT Kereta Api sebagai pemilik lahan.
Menurut Al Amin, Pemkot Bukittinggi membayar sewa satu tahun sebesar Rp 2,3 miliar ke PT KAI untuk menggunakan lahan milik BUMN itu.
“Sementara perputaran uang di Stasiun Lambuang itu jauh dari angka sewa,” kata Al Amin.
Menurut Al Amin, Pemko Bukittinggi hanya mendapatkan retribusi dari pedagang yang berjualan di Stasiun Lambuang sehingga biaya sewa membebankan APBD Bukittinggi.
Saat ini, kondisi Stasiun Lambuang memang sepi sehingga Pemko Bukittinggi mengkhawatirkan lokasi itu rawan tindakan kriminal.
“Daripada nantinya timbul masalah baru seperti tindakan kriminal, lebih baik dikembalikan ke PT KAI,” ungkapnya. (*)
