Padang Panjang, Marawa – Masyarakat Padang Panjang sangat mengharapkan Penambangan Pondok Kapur kembali dibangun dibukit Tui, tentunya ini membutuhkan keseriusan berbagai pihak terkait dan Pemerintah Kota Padang Panjang.
Terkait dengan hal ini Pemerintah Kota Padang Panjang menggelar rapat bersama Komisi 1 DPRD Kota Padang Panjang. Dalam rapat tersebut menghasilkan beberapa keputusan, diantaranya Pemerintah Kota dan Anggota DPRD sepakat turun kelokasi penambangan pondok kapur di Bukit Tui.
Wakil Ketua DPRD Kota Padang Panjang, Imral, SE, Senin (21/03/22) mengatakan pada media online marawapost.com, pada tahun 1980 – 1990 an sudah pernah dilakukan penambangan pondok kapur di Bukit Tui ini.
“Rencananya penambangan pondok kapur di Bukit Tui mempunyai daerah yang cukup luas, yakni 368 Hektar”, ujarnya.
Dikatakannya, sejak keluarnya perda Nomor 2 rtrw 2013, penambangan pondok kapur yang pernah dilakukan dahulu terhenti karena dikawatirkan akan terjadi lonsor, namun setelah dilakukan penelitian kembali oleh pihak terkait, sangat tipis terjadinya lonsor dilokasi tersebut.
“Sekarang telah ada perubahan perda nomor 2 rtrw tahun 2013 tersebut, mudah-mudahan masyarakat bisa melakukan kembali penambangan pondok kapur di Bukti Tui”, ungkap Imral.
Sementara itu, salah satu tokoh masyarakat disekitar lokasi, TY mengatakan penambangan bukit tui ini merupakan penambangan satu-satunya yang ada di Kota Padang Panjang. Dari penambangan ini kami bisa hidaup mencari nafkah.
“Setelah penambangan pondok kapur terhenti dulu, masyarakat sempat kewalahan untuk mencari profesi baru dalam menghidupi keluarganya, ada yang ngojek, ada yang jualan dan lain sebagainya”, uals TY.
Disebutkan TY, kami atas nama masyarakat sangat mengharapkan penambangan pondok kapur bukit tui ini bisa di aktifkan kembali, karena ini sangnat membantu untuk kelansungan hidup kami.
“Kepada Pemerintah Kota Padang Panjang dan DPRD Kota Padang Panjang kami sangat berharap penambangan pondok kapur di Bukit Tui di aktifkan lagi, dan kami mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memperjuangkan pengaktifan kembali penambangan ini”, pungkasnya mengakhiri. (Riski)
