Marawapost.com, Dharmasraya – Ditengah media sosial, banjir informasi, dan kemunculan kecerdasan buatan, sebuah berita dapat beredar dalam hitungan detik. Namun semakin cepat informasi bergerak, semakin mahal harga sebuah hal yang tidak bisa diproduksi oleh mesin: kepercayaan.
Itulah salah satu pesan utama Roni Aprianto setelah dilantik sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Dharmasraya.
Roni tidak melihat pelantikan tersebut sebagai seremoni pergantian kepemimpinan organisasi. Ia menganggapnya sebagai awal dari pekerjaan yang jauh lebih berat: menjaga marwah profesi wartawan dan memastikan pers tetap memiliki tempat penting dalam kehidupan masyarakat.
“Wartawan adalah penjaga nurani masyarakat,” ujar Roni.
Menurut dia, wartawan tidak boleh hanya menjadi orang pertama yang menyampaikan informasi. Wartawan harus menjadi pihak yang memastikan informasi tersebut benar, berimbang dan memiliki kepentingan publik.
Di tengah masyarakat yang semakin mudah menerima informasi tanpa verifikasi, pers justru dituntut semakin disiplin terhadap fakta. Bukan corong kekuasaan.
Ada satu kalimat Roni yang kemungkinan akan menjadi penanda arah kepemimpinannya di PWI Dharmasraya.
“Kami ingin menjadi mitra pembangunan, tetapi bukan corong kekuasaan. Kami ingin menjadi pengawas, tetapi bukan pencari kesalahan.”
Kalimat itu menempatkan pers pada posisi yang tidak sederhana. Pers tidak harus selalu berseberangan dengan pemerintah. Tetapi pers juga tidak boleh kehilangan jarak kritis ketika menjalankan fungsi kontrol sosial.
Bagi Roni, pemerintah membutuhkan pers untuk menyampaikan program pembangunan kepada masyarakat. Namun pemerintah juga membutuhkan pers yang kritis untuk menunjukkan persoalan yang mungkin luput dari perhatian.
Di titik itulah independensi menjadi penting. Pers harus bisa memberikan apresiasi ketika pemerintah bekerja dengan benar, sekaligus menyampaikan kritik ketika kebijakan publik merugikan masyarakat. Bukan karena kebencian, Bukan pula karena kepentingan, Tetapi karena fungsi pers memang berada di ruang publik, Melawan sekat di tubuh pers.
Roni juga menyoroti persoalan internal dunia jurnalistik. Ia mengajak insan pers Dharmasraya meninggalkan dikotomi media besar dan kecil, wartawan senior dan junior.
Menurutnya, ukuran seorang wartawan bukan semata tempat ia bekerja, berapa lama ia berada di lapangan, atau seberapa besar medianya. Ukuran utamanya adalah integritas.
“Yang ada hanyalah satu identitas: insan pers yang menjunjung tinggi Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kehormatan profesi,” katanya.
Karena itu, ia ingin PWI menjadi rumah bersama. Rumah yang menyediakan ruang untuk meningkatkan kapasitas, berdiskusi, belajar, sekaligus memperjuangkan kehormatan profesi.
Tiga pekerjaan rumah
Roni menetapkan tiga agenda yang akan menjadi pijakan PWI Dharmasraya. Pertama, meningkatkan kualitas wartawan melalui pendidikan, pelatihan dan uji kompetensi. Kedua, memperkuat integritas organisasi. Ketiga, membangun kolaborasi dengan pemerintah, DPRD, aparat penegak hukum, akademisi, dunia usaha dan masyarakat sipil.
Namun kolaborasi tersebut tidak boleh menghilangkan independensi.
Sebab menurut Roni, pers yang terlalu dekat dengan kekuasaan berisiko kehilangan daya kritis. Sebaliknya, pers yang hanya melihat pemerintah dari sisi kesalahan juga berpotensi kehilangan objektivitas.
Karena itu, ia menawarkan posisi yang lebih proporsional: menjadi mitra tanpa menjadi bawahan, menjadi pengawas tanpa menjadi musuh.
Ketika mesin bisa menulis berita. Tantangan terbesar pers, menurut Roni, kini datang dari perubahan teknologi.
Kecerdasan buatan dapat membantu membuat tulisan, merangkum informasi, mengolah data, bahkan menghasilkan berbagai bentuk konten.
Namun ada sesuatu yang tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada mesin: pertimbangan jurnalistik.
Kapan sebuah informasi layak diberitakan?
Siapa yang harus dikonfirmasi?
Apa dampaknya terhadap masyarakat?
Apakah informasi tersebut benar?
Apakah pemberitaan tersebut adil?
Pertanyaan-pertanyaan semacam itu membutuhkan tanggung jawab manusia.
“Di era kecerdasan buatan dan media sosial, tantangan terbesar bukanlah siapa yang paling cepat memberitakan. Tantangan terbesar adalah siapa yang paling dipercaya,” ujar Roni.
Kalimat itu menjadi relevan ketika ruang informasi semakin dipenuhi konten yang sulit dibedakan antara fakta, opini, propaganda, dan informasi palsu.
Dalam situasi seperti itu, wartawan justru dituntut kembali kepada fondasi paling sederhana dalam jurnalistik: verifikasi, konfirmasi, independensi dan kepentingan publik.
Pena sebagai pengabdian
Roni kemudian mengajak wartawan Dharmasraya melihat profesinya dari perspektif yang lebih luas.
Wartawan, kata dia, bukan sekadar orang yang mengejar berita.
Pekerjaan jurnalistik memiliki konsekuensi sosial.
Satu berita dapat memengaruhi reputasi seseorang. Satu laporan dapat membuka persoalan yang selama bertahun-tahun tidak tersentuh. Satu liputan dapat membuat kebijakan pemerintah berubah.
Karena itu, kebebasan pers harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab.
“Jadikan pena sebagai jalan pengabdian, kamera sebagai saksi kejujuran, dan berita sebagai cahaya yang menerangi kehidupan masyarakat,” kata Roni.
Kalimat itu sekaligus menjadi pesan untuk kepengurusan baru PWI Dharmasraya.
Bahwa tantangan mereka bukan hanya membesarkan organisasi.
Lebih dari itu, mereka harus menjaga kepercayaan publik terhadap profesi wartawan.
Sebab di tengah dunia yang semakin cepat, ketika semua orang bisa menjadi pembuat konten dan mesin bisa membantu menghasilkan tulisan, wartawan profesional harus memiliki sesuatu yang tidak mudah digantikan: keberanian untuk memeriksa fakta, kemampuan memahami konteks, dan integritas untuk mengatakan yang benar meski tidak selalu populer.
Di situlah pers diuji. Dan di situlah kepemimpinan Roni Aprianto di PWI Dharmasraya akan menemukan ukurannya.(Ali04)
