Marawapost.com, Pasaman, — Sepuluh program unggulan Pemerintah Kabupaten Pasaman dinilai telah berada pada jalur kebijakan yang tepat karena menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, pertanian, hingga penguatan ekonomi nagari.
Namun demikian, program tersebut diingatkan agar tidak berhenti sebagai slogan politik maupun kegiatan seremonial semata, melainkan benar-benar diwujudkan dalam kebijakan yang terukur dan tepat sasaran.
Pengamat kebijakan publik sekaligus dosen Universitas Negeri Padang (UNP), Dr. Dzikri Alhadi, menilai arah pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Pasaman sudah relevan dengan tantangan pembangunan daerah saat ini.
“Program unggulan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi instrumen pelayanan publik untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah,” ujar Dzikri.
Menurutnya, sejumlah program telah menyentuh kebutuhan riil masyarakat Pasaman. Program berobat dan ambulans gratis, bantuan pendidikan dan seragam sekolah gratis, rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), hingga pemutakhiran data PKH dinilai berkaitan langsung dengan perlindungan sosial dan pengurangan beban keluarga kurang mampu.
Di sektor pertanian, program bajak gratis dan pengawalan pupuk subsidi dinilai tepat karena menyasar petani sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat Pasaman. Sementara program penciptaan 1.000 lapangan kerja serta Pusat Kreativitas Anak Nagari dianggap relevan dalam menjawab persoalan pengangguran dan produktivitas generasi muda.
“Gerakan Nagari Bangkit dan Nagari Tangguh Bencana menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya dipahami sebagai pembangunan fisik, tetapi juga penguatan karakter, solidaritas sosial, dan kesiapsiagaan masyarakat,” katanya.
Meski demikian, Dzikri mengingatkan tantangan terbesar berada pada tahap implementasi. Ia menilai program unggulan harus diterjemahkan ke dalam desain kebijakan yang teknis, terukur, dan memiliki indikator capaian yang jelas agar tidak menjadi program simbolik.
“Program harus memiliki sasaran penerima yang jelas, indikator kinerja, mekanisme pelaksanaan, standar pelayanan, sumber pembiayaan, hingga sistem evaluasi yang terukur,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan potensi persoalan seperti tumpang tindih program antar-OPD, bantuan yang tidak tepat sasaran, hingga kegiatan yang berjalan sekadar formalitas. Bantuan seragam sekolah gratis, misalnya, dinilai sebaiknya diprioritaskan bagi siswa dari keluarga kurang mampu agar penggunaan anggaran lebih efektif.
Begitu pula program bajak gratis dan pupuk subsidi yang harus benar-benar diarahkan kepada petani kecil. Sedangkan program 1.000 lapangan kerja perlu memiliki ukuran yang jelas, apakah berbentuk penempatan tenaga kerja, pelatihan berbasis kebutuhan pasar, atau penciptaan wirausaha baru.
Dzikri menegaskan pentingnya indikator keberhasilan dalam setiap program. Di sektor kesehatan, misalnya, keberhasilan dapat diukur dari jumlah masyarakat yang terlayani, kecepatan respons ambulans, hingga tingkat kepuasan masyarakat. Sementara di bidang pendidikan, ukuran keberhasilan dapat dilihat dari menurunnya angka putus sekolah dan meningkatnya kehadiran siswa.
Di tengah efisiensi anggaran, ia menilai solusi yang tepat bukan menghentikan program unggulan, melainkan menata ulang prioritas pembiayaan agar lebih fokus pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Efisiensi anggaran jangan sampai melemahkan pelayanan publik. Pemerintah daerah harus lebih selektif menggunakan anggaran pada program yang benar-benar berdampak,” ujarnya.
Ia juga mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan program. Program RTLH, misalnya, dapat melibatkan APBD, Baznas, CSR, dana nagari, hingga swadaya masyarakat. Sedangkan Pusat Kreativitas Anak Nagari dapat menggandeng perguruan tinggi, pelaku UMKM, komunitas seni, hingga diaspora Pasaman.
Menurut Dzikri, keberhasilan sepuluh program unggulan Pemkab Pasaman sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah mengubah janji politik menjadi kebijakan publik berbasis data, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
“Jika dilaksanakan dengan indikator yang jelas, koordinasi lintas OPD, partisipasi nagari, dan pembiayaan kolaboratif, program unggulan ini berpotensi menjadi instrumen penting untuk mewujudkan Pasaman yang lebih responsif, produktif, tangguh, dan berpihak kepada rakyat,” tuturnya.
