Marawapost.com, Pasaman — Pemerintah Kabupaten Pasaman terus membenahi data penerima bantuan sosial agar lebih akurat dan tepat sasaran. Melalui program unggulan pemutakhiran data Program Keluarga Harapan (PKH), Pemkab Pasaman di bawah kepemimpinan Bupati Welly Suhery dan Wakil Bupati H. Parulian memperkuat validasi data masyarakat hingga tingkat nagari dan jorong.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Sosial Pasaman, Arma Putra saat konferensi pers program unggulan di Media Center Diskominfo Pasaman, Selasa (19/5/2026).
Menurut Arma Putra, pemutakhiran data dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan pendamping sosial, operator nagari, wali nagari, hingga petugas lapangan yang melakukan verifikasi langsung ke masyarakat.
“Tujuannya agar bantuan benar-benar diterima warga yang berhak dan tidak lagi salah sasaran,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pembaruan data mengacu pada Permensos Nomor 3 Tahun 2025 tentang pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Pengusulan bantuan sosial dilakukan setiap tanggal 1–11 tiap bulan melalui operator nagari, sementara pembaruan data dapat dilakukan secara formal melalui nagari maupun partisipatif lewat aplikasi Cek Bansos.
Program PKH sendiri diperuntukkan bagi keluarga miskin dan rentan pada desil 1–4 DTSEN dengan komponen kesehatan, pendidikan, lansia, dan disabilitas.
Dinas Sosial mencatat jumlah penerima PKH terus berubah seiring proses validasi data. Pada Januari–Maret 2025 tercatat 14.499 KK penerima manfaat, turun menjadi 14.086 KK pada April–Juni 2025, lalu 13.796 KK pada Juli–September 2025. Sementara Oktober–Desember 2025 tercatat 13.798 KK dan Januari–Maret 2026 sebanyak 12.900 KK.
Menurut Arma Putra, perubahan tersebut merupakan hasil pemutakhiran data, termasuk peningkatan status ekonomi penerima, non-komponen, hingga graduasi mandiri.
Sepanjang 2025, ground checking dilakukan terhadap 16.075 KK oleh pendamping PKH dan 5.673 KK oleh operator data nagari. Saat ini juga tengah berlangsung verifikasi PBI-JK nonaktif sebanyak 3.336 KK serta penyaluran Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) bagi 541 KK penerima baru.
Pemkab Pasaman juga terus mendorong inovasi pelayanan berbasis data melalui koordinasi intensif dengan kecamatan dan nagari, monitoring berkala, hingga pemanfaatan teknologi digital dalam pembaruan data sosial masyarakat.
Bupati Welly Suhery menegaskan bahwa validitas data menjadi kunci utama keberhasilan program sosial pemerintah.
“Jangan sampai warga yang layak justru tidak menerima bantuan, sementara yang sudah mampu masih terdata. Karena itu validasi data menjadi prioritas,” tegasnya.
Program pemutakhiran data PKH ini menjadi langkah strategis Pemkab Pasaman dalam memperkuat perlindungan sosial masyarakat serta memastikan negara hadir membantu warga yang benar-benar membutuhkan.
