Marawapost.com, Lubuk Sikaping — Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Lubuk Sikaping melaksanakan evaluasi pelaksanaan anggaran dan digitalisasi Tahun Anggaran (TA) 2025 bersama satuan kerja mitra di Aula KPPN Lubuk Sikaping.
Kegiatan ini bertujuan menilai kinerja pelaksanaan anggaran sekaligus menyusun langkah strategis guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara pada TA 2026. Kepala KPPN Lubuk Sikaping, Syahrawi Munthe, menegaskan peran KPPN sebagai Treasurer, Financial Advisor, dan Regional Chief Economist melalui penyaluran APBN, pendampingan satuan kerja, serta kajian dampak pembangunan daerah.
Kinerja penyaluran APBN di Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat menunjukkan hasil sangat baik. Realisasi belanja 53 satuan kerja K/L mencapai Rp407,91 miliar atau 96,22 persen, sementara Transfer ke Daerah (TKD) terealisasi Rp1,93 triliun atau 98,47 persen dari pagu.
Dari sisi kualitas anggaran, 52 dari 53 satuan kerja meraih nilai IKPA di atas 89 (predikat baik). Meski demikian, KPPN mencatat perlunya perbaikan pada deviasi Halaman III DIPA dan pengelolaan UP/TUP. Dalam aspek digitalisasi, penggunaan KKP dan CMS VA masih perlu ditingkatkan, sementara pemanfaatan Digipay menunjukkan peningkatan signifikan.
Sebagai strategi TA 2026, KPPN mendorong kontrak pra-DIPA, percepatan realisasi belanja Triwulan I, transparansi kinerja melalui Laporan Kinerja Satker, serta Leaders Dialogue berkala guna meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran.
