Marawapost.com, Agam – Inflasi salah satu indikator penentu keberhasilan pembangunan ekonomi. Tapi tingkat inflasi yang tinggi dan tidak terkendali, menggerus daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa yang dibutuhkan.
“Laju inflasi yang tinggi juga akan memberikan dampak terhadap peningkatan kemiskinan,” ujar Pjs Bupati Agam, Dr Endrizal saat membuka Rakor TPID Provinsi Sumbar, di Balairung Rumah Dinas Bupati Agam, Selasa (29/10/24).
Menurutnya, inflasi terjadi akibat ketidakseimbangan permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar. Di sisi penawaran, inflasi dapat terjadi akibat tingginya biaya produksi, kurangnya kemampuan produksi, terhambatnya kelancaran distribusi serta kegagalan panen.
“Apabila terjadi deflasi akan berdampak pada penurunan harga barang dan jasa, menurunnya pendapatan masyarakat serta menurunnya daya beli konsumen,” katanya.
Dikatakan, beberapa komoditas pangan mengalami penurunan harga sejak lima bulan terakhir, disebabkan jumlah stok dan produksi melebihi permintaan daya beli masyarakat yang menurun.
“Tentu ini berdampak kepada pendapatan masyarakat yang juga ikut turun, sehingga daya beli masyarakat semakin turun karena tidak punya uang untuk belanja,” sebut Kadis Koperasi dan UKM Sumbar itu.
Denga begitu, menurutnya pengendalian inflasi dibutuhkan sinergi dan aksi nyata semua pemangku kepentingan, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota.
Melalui Rakor TPID, Endrizal berharap dapat melahirkan gerakan nyata dalam menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif.
Endrizal berpendapat, perlunya dibentuk koperasi dengan anggotanya para petani, upaya memutus mata rantai rendahnya harga pemasaran hasil produksi pertanian dibanding harga jual di pasar.
“Koperasi berperan sebagai off taker sekaligus pengendali harga, sehingga petani tidak perlu membawa hasil produksinya ke pasar. Selain dapat mengurangi biaya, petani juga tidak lagi menjual hasil produksinya kepada tengkulak yang sering permainkan harga,” ungkapnya. (*)
